,

    Mahyudin saat menyampaikan visi-misi. (foto: Ocang/khittah.com)

    , ,

    Wawancara Khusus: KH. Andi Iskandar Tompo
    (Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sulsel, Bidang Kaderisasi dan Hikmah)


    Tahun 2015 akhirnya. Tahun yang tentunya akan menjadi sejarah bagi Persyarikatan Muhammadiyah, karena ditahun inilah perhelatan akbar organisasi Islam tertua dan terbesar di Tanah air ini akan kembali dihelat.

    Memasuki abad kedua, Muhammadiyah tetap mampu menunjukkan eksistensinya. Hal ini tentu saja tak lepas karena peran kader-kadernya. Meskipun dengan tantangan yang  datang silih berganti.

    Sulsel yang pada Muktamar abad kedua Muhammadiyah ini sebagai tuan rumah pelaksanaan Muktamar, dikenal sebagai salah satu lumbung kader persyarikatan. Oleh karenanya, dalam mengarungi samudera abad kedua tersebut, merefleksikan kaderisasi adalah sebuah langkah yang tak terelakkan. Redaksi Khittah kali ini sengaja bertandang khusus ke-kediaman Tokoh Kaderisasi di Muhamadiyah Sulsel, KH. Andi Iskandar Tompo. Berikut petikan wawancara bersama beliau:

    Menurut Ustadz, apa tantangan Muhammadiyah di bidang kaderisasi
    Muhammadiyah?

    Salah satu tantangan terberat Muhammadiyah adalah menyiapkan kader-kadernya agar tetap memiliki milittansi di tengah terpaan gelombang zaman. Kuncinya terletak pada sejauhmana kita mampu menyiapkan proses kaderisasi dalam berbagai dimensi kehidupan. Persoalannya saat ini, banyak alumni Angkatan Muda yang tidak lanjut menjadi Pimpinan Muhammadiyah. Berbeda dengan zaman kami dulu, memang ada penyerahan secara resmi nama-nama alumni ke Pimpinan Persyarikatan. Jadi kami diserahkan secara resmi untuk diberdayakan oleh Muhammadiyah.

    Dimana letak persoalannya Ustadz?

    Ya tentu saja pada sistem dan proses kaderisasi. Ada apa dengan sistem pengaderan di AMM saat ini, sehingga kurang maksimal transformasinya ke Muhammadiyah? Disinilah pentingnya kaderisasi yang terintegrasi. Tapi sekarang AMM merasa menjalankan sistem yang mereka sepakati sendiri dalam permusyawaratannya, sehingga kadang kurang bersinergi dengan arah perkaderan Muhammadiyah. Contoh sederhana saja, terkadang masih ada instruktur di training AMM yang tidak memiliki Nomor Baku Muhammadiyah (NBM-Red.). Bagaimana mungkin orang yang tidak terdaftar sebagai anggota Muhammadiyah ingin menanamkan nilai-nilai kemuhammadiyahan?

    Apa yang terpenting dalam proses kaderisasi Ustadz?

    Yang terpenting adalah penanaman Ideologi Muhammadiyah. Penanaman kesadaran ber-Islam bersama organisasi Muhammadiyah. Disinilah pentingnya pemahaman terhadap Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) dan berbagai konsepsi ideologi Muhammadiyah lainnya. Seseorang yang berideologi Muhammadiyah, bukan sekadar dilihat dari kedalaman ilmu agamanya, melainkan juga kesadarannya untuk memperjuangkan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Makanya dulu, saya sering mengadakan semacam kursus ideologi kemuhammadiyahan bagi ananda kader-kader AMM.

    Selama ini sering terdengar ada dikotomi antara kader Persyarikatan dan Kader Bangsa, betulkah demikian Ustadz?

    Sebenarnya tidak ada dikotomi seperti itu. Dimanapun para kader berkiprah, mereka tetap kader Muhammadiyah. Soal ada aturan yang meminta para kader yang terjun ke politik praktis (Misalnya menjadi caleg, red.), agar menanggalkan jabatan sebagai sebagai Pimpinan Persyarikatan/Amal Usaha, itu dilakukan agar para kader tersebut berjuang secara totalitas, tidak terpecah konsentrasinya. Di sisi lain, persyari¬katan juga bisa tetap terurus secara maksimal. Seorang kader sejati tentu saja akan mendahulukan kepentingan persyarikatan, bukan sekadar mementingkan keselamatan karier politik pribadi masing-masing.

    Lalu apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk menyiapkan kader bangsa?

    Dulu kita sering melakukan Kursus Asy-Siyasah, kursus politik. Pembekalan semacam ini penting, agar ketika kader kita ingin total terjun ke-dunia politik, mereka tidak terjun bebas. Mereka membawa bekal, baik secara ideologis, maupun yang bersifat strategi dan taktik.

    Selain kader bangsa, banyak kalangan juga yang mengeluh atas kurangnya kader Ulama di Muhammadiyah. Bagaimana pandangan Ustadz?

    Ya itu kita sadari. Oleh karenanya kita membuat jalur pendidikan formal khusus untuk mencetak para ulama. Di Sulsel, kita membuat Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Ini program khusus, langsung dibawah koordinasi Rektor. Ada puluhan mahasiswa yang kita terima setiap tahunnya. Memang hasilnya belum nampak sekarang, Insya Allah dalam tempo yang tidak lama lagi kita akan memetik hasilnya.

    Lalu bagaimana dengan penyiapan kader di sektor ekonomi Ustadz?

    Itu juga salah satu tantangan dalam kaderisasi kita. Memang perlu kita siapkan semacam proses mentoring terhadap kader-kader yang berminat ke dunia wirausaha. Tentu saja, para pembimbingnya adalah mereka yang selama ini menekuni dan sukses di bidang itu. Tapi syaratnya harus betul-betul konsen dan tekun. Serta tidak gengsi, sebab ini yang banyak menghambat kemajuan.

    Bagaimana Ustadz memandang masa depan kaderisasi di Persyarikatan?

    Tentu saja, kita harus tetap optimistik. Memang banyak kekurangan, tapi kita terus berbenah. Oleh karenanya jelang Muktamar di Makassar nanti, saya berharap kita bisa menyiapkan konsep yang matang dalam berbagai aspek, termasuk kaderisasi. Agar dalam sidang komisi nantinya, ada agenda jelas yang akan kita perjuangkan. (Hadi/Kr)



    WAWANCARA KHUSUS
    Rachmat Latief (ist)
    KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULSEL
    Dr. dr. H. Rachmat Latief, Sp.PD-KPTI, M.Kes., FINASIM.

                Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKU) yang pada bulan kedua tahun 1923, mengalami kerugian besar akibat pembiayaan obat-obatan bagi pasien miskin lebih besar dibanding sumbangan yang masuk merupakan salah satu bukti nyata gerakan sosial keberpihakan Muhammadiyah kepada kaum dhuafa. Untuk itu, sejak awal mendirikan klinik kesehatan ini, Muhammadiyah telah membuka pintu kerja sama yang sebesar-besarnya bagi semua kalangan untuk membantu pendanaan Muhammadiyah dalam mengelola klinik kesehatan ini. Hingga kini, PKU masih eksis dengan perkembangan yang begitu pesat hampir di seluruh pelosok nusantara. Keberadaan amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan ini pun turut membantu salah satu tugas negera, yakni menjamin kesehatan rakyatnya.
    Lantas, bagaimana apresiasi atau tanggapan pemerintah atas gerakan sosial yang dilakukan oleh Persayarikatan Muhammadiyah? Berikut ini wawancara khusus reporter Majalah Khittah dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. dr. H. Rachmat Latief, Sp.PD-KPTI, M.Kes., FINASIM.

    Salah satu ranah gerak Muhammadiyah dan ‘Aisiyah adalah bidang kesehatan. Bagaimana pendapat Bapak tentang kiprah Muhammadiyah di bidang kesehatan selama ini?
    Alhamdulilah ada Muhammadiyah! Muhammadiyah sejak dulu telah memiliki perhatian, yang menurut saya cukup bagus dan total terhadap masalah kesehatan. Ini terbukti dari penyediaan sarana kesehatan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah juga menaruh perhatian yang tinggi di bidang pelayanan kesehatan. Ini terbukti dengan adanya banyak rumah-rumah sakit bersalin, rumah sakit ibu dan anak yang juga didirikan oleh Muhammadiyah.

    Bagaimana dengan amal usaha bidang kesehatan Muhammadiyah yang lain Pak, seperti Sekolah-sekolah Kesehatan Muhammadiyah?
    Di Sulawesi Selatan ini bisa kita temukan cukup banyak sekolah-sekolah kesehatan Muhammadiyah. Faktanya, Muhammadiyah  juga memang konsen di bidang pendidikan yang menciptakan tenaga-tenaga kesehatan. Nilai plusnya, alumni sekolah-sekolah kesehatan Muhammadiyah juga sudah dikenal sebagai tenaga-tenaga kesehatan yang handal. Kita ketahui, sekarang banyak alaumni sekolah kesehatan Muhammadiyah yang berkiprah di berbagai tempat di Indonesia.

    Bagaimana pula dengan peran Muhammadiyah  dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional yang digalakkan oleh Pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, Pak?
    Alhamdulillah, sarana dan pelayanan kesehatan  yang didirikan oleh Muhammadiyah sangat membantu pemerintah selama ini.  Saat ini, sarana-sarana kesehatan yang disiapkan oleh Muhammadiyah itu akan menjadi sarana yang juga digunakan untuk masyarakat umum dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Alhamdulillah, beberapa rumah sakit Muhammadiyah telah dijadikan sebagai rumah sakit mitra BPJS.

    Selain itu, apalagi kiprah Muhammadiyah dalam bidang kesehatan yang Bapak ketahui?
    Organisasi perempuan Muhammadiyah, yakni ‘Aisiyah itu mitra kerja kami dalam menggalakkan Program TB Care. Aisiyah adalah organisasi masyarakat yang bekerjasama dengan Global Fund untuk memasyarakatkan Program TB Care. Ide penanggulangan TB memang tidak berasal dari ‘Aisiyah. Tapi, ‘Aisiyahlah yang dipilih sebagai mitra kerja karena kita tahu organisasi ini punya massa dan jaringan yang besar. Selama ini, kita lihatlah juga bagaimana kiprahnya. Itulah sampai kami memilih Aisiyah untuk bermitra menyukseskan Program TB Care. Semoga program ini sukses!

    Lantas, bagaimana tanggapan Bapak dengan anggapan bahwa rumah sakit swasta mahal? Apakah memang kesehatan dan rumah sakit itu memang harus mahal, Pak?
    Tidak! Kesehatan tidak selalu harus mahal. Saya tidak setuju dengan anggapan itu. Apalagi pemerintah sudah membiayai dengan memberikan subsidi. Begitu pun dengan rumah sakit, terkhusus rumah sakit swasta milik Muhammadiyah. Nanti, kalau sudah bermitra dengan BPJS, rumah sakit Muhammadiyah kan juga sudah tidak boleh lagi berkehendak atas biaya. Karena biaya telah diatur oleh BPJS. Tarif yang disebut INA CGBs  ini sudah resmi. Maka,  Muhammadiyah tidak berlaku lagi tarifnya selama ini. Lagipula, masalah mahalnya rumah sakit itu kan juga karena kelasnya yang sesuai. Kalau kelas VIP yang dilihat lalu dibilang mahal, ya tentu mahal. Tapi kan, ada kelas III-nya, kelas II-nya. Masyarakat yang menilai rumah sakit mahal itu sering tidak mempertimbangkan betul unit costnya. Kalau VIP yang dilihat ya tentu mahal. Saya pikir Muhammadiyah tetap dengan prinsipnya yang berpihak pada orang miskin.(*)

⬆
Top