INFO PASANG IKLAN
Popular Posts
-
Hadisaputra, M.Si,dan Nurhikmawaty Hasbiah bersama Ketua PWM Sulsel, Dr Muh Alwi Uddin (foto:ist)
-
Opini Oleh : Nur Faizah Anshar Korupsi, sebuah kata yang tentu tak asing lagi bagi kita. Di semua pemberitaan baik media elektronik maup...
-
Aksi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Rabu, 20 Mei 2015(Foto:fb)
-
Syaharaddin Alrif, S. Sos (Foto : ist) Syaharuddin Alrif akhirnya ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) Pimpinan Pusat...
-
Logo Musykom IMM FKIP Unismuh Makassar, Khittah - Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Keguruan dan Ilm...
CB Magazine »
Berita
»
DPW PARRA SULSEL ; Oposisi Kuat, Justru Lebih Baik
DPW PARRA SULSEL ; Oposisi Kuat, Justru Lebih Baik
Posted by CB Magazine on Jumat, 10 Oktober 2014 |
Berita
Ardiansyah.,S.Sos (Bendahara DPW PARRA SUL - SEL) |
Pertarungan politik di parlemen memperebutkan
pimpinan DPR dan MPR mengundang banyak
perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan,pada rabu, 8
oktober 2014 telah ditetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua MPR RI. Seperti
diketahui bahwa Zulkifli hasan ini merupakan pake usungan dari Koalisi Merah
Putih (KMP). Ini kemenangan beruntun KMP atas Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Keperkasaan
KMP di Parlemen yang merupakan Oposisi, ditakutkan akan menghambat kinerja
pemerintahan Jokowi JK nantinya.
Hal ini
ditanggapi berbeda oleh Ardiansyah S.Sos, Bendahara umum Penegak Amanat
Reformasi Rakyat (PARRA) Sulawesi Selatan. Menurut Ardi , pertarungan yang
terjadi antara koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat ini masih dalam
tahap yang wajar. Manuver dalam dunia
politik itu wajar, yang jelas masih dalam koridor yang etis. Yang jelas tidak
keluar dari kepentingan rakyat”.
Aktivis
pemuda Muhamamdiyah ini menambahkan
bahwa “ terpilihnya Zulkifli Hasan sebagai ketua MPR adalah hal yang wajar, bukan semata karena
kemenangan koalisi merah putih. Terlepas dari itu, Zulkifli Hasan adalah orang
yang berpengalaman dalam dunia politik, juga merupakan mantan menteri. Jadi bisalah
menempatkan profesional sebagai pimpinan MPR”.
“Kalau
soal oposisi yang kuat, itu justru baik. Kan ada system Check And Balance (system pengawasan dan
keseimbangan). Jadi kewenangan antara legislative,
eksekutif dan yudikatif sudah jelas. Jadi
kebijakan Jokowi Jk yang bisa dihalangi DPR hanya yang melanggar aturan. Jadi jika
ada keseimbangan antara penguasa dan oposisi maka akan melahirkan kebijakan
yang berkwalitas yang bermuara pada kesejahteraan rakyat”Jelas Ardiansyah (*Rizal)
Tidak ada komentar: